Soal CPNS – Contoh Soal CPNS TWK – kebijakan Pemerintah dan Pembahasannya
Soal CPNS TWK (Tes Wawasan Kebangsaan) – dengan topik kebijakan Pemerintah merupakan bagian dari Tes Kompetensi Dasar yang akan diujikan bagi para peserta seleksi CPNS untuk menilai peserta CPNS dalam penguasaan pengetahuan dan kemampuan dalam mengimplementasikan nilai-nilai 4 (empat) Pilar Kebangsaan Indonesia yang meliputi:
– Pancasila
– Undang Undang Dasar 1945
– Bhineka Tunggal Ika
– Negara Kesatuan Republik Indonesia
– Sistem tata negara Indonesia
– Pemerintah pusat dan pemerintah daerah
– Sejarah perjuangan bangsa,
– Peranan Bangsa Indonesia
– Kemampuan berbahasa indonesia.
Berikut Contoh Soal CPNS TWK – Kebijakan Pemerintah dan Pembahasannya
1. Pos-pos penting dan strategis di dalam Kabinet biasanya diisi oleh menteri tanpa portofolio partai, yaitu berasal dari ….
A. Seseorang yang dianggap ahli dalam bidangnya
B. Kalangan akademisi
C. Kalangan praktisi
D. Seseorang yang berdedikasi tinggi dalam bidangnya
E. Seseorang yang namanya telah dikenal secara nasional
Pembahasan
2. Yang dimaksud dengan keuangan negara adalah .…
A. penerimaan dan pengeluaran yang terangkum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
B. penerimaan yang didapatkan dari pajak dan devisa
C. jumlah uang yang beredar di masyarakat
D. jumlah pendapatan negara dikurangi pengeluaran rutin
E. penerimaan dan pembelanjaan yang disajikan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN)
Pembahasan
3. Tugas pokok yang diemban Bank Indonesia adalah ….
A. mempertahankan nilai rupiah agar dapat bersaing dengan mata uang yang berlaku di dunia internasional
B. mempertahankan agar nilai rupiah dapat diterima di dunia internasional
C. menjaga agar keuangan negara terus menguat
D. mengatur, menjaga, dan memelihara kestabilan nilai rupiah
E. mengatur agar tidak terjadi pemalsuan uang
Pembahasan
4. Batas laut teritorial suatu negara, seperti halnya Indonesia, yang diakui legal berdasarkan hukum internasional adalah ….
A. 11 mil dari garis pantai
B. 12 mil dari garis pantai
C. 13 mil dari garis pantai
D. 14 mil dari garis pantai
E. 15 mil dari garis pantai
Pembahasan
5. Wilayah perairan laut Indonesia terdiri dari .…
A. laut wilayah dan laut teritorial
B. laut kontinental dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)
C. laut dalam dan laut dangkal
D. laut kontinental, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dan laut pedalaman
E. laut dangkal, laut dalam, dan laut pedalaman
Pembahasan
6. Indonesia merupakan salah satu negara pemrakarsa berdirinya ASEAN (Association of South East Asia Nations atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara). Salah satu tujuan pokok ASEAN adalah sebagai berikut, kecuali ….
A. Meningkatkan kerja sama dalam bidang pariwisata
B. Menghindarkan wilayah ASEAN menjadi lahan tumbuhnya terorisme
C. Memajukan kerja sama dalam bidang sosio-kultural dengan jalan tukarmenukar kebudayaan
D. Menanggulangi masalah narkotika secara bersama-sama
E. Melaksanakan ekstradisi antaranggota ASEAN
Pembahasan
7. Yang dimaksud dengan ciri-ciri pajak berdasarkan rumusannya adalah .…
A. iuran wajib oleh rakyat kepada negara dengan tanpa balas jasa secara langsung
B. iuran suka rela oleh rakyat kepada negara dengan tanpa balas jasa secara langsung
C. iuran yang besarnya ditentukan negara berdasarkan kondisi rakyat
D. iuran yang diberikan rakyat kepada negara untuk pembiayaan kelangsungan pembangunan
E. iuran yang diberikan rakyat sebagai bukti rasa cinta tanah air
Pembahasan
8. Gaji atau pembayaran untuk anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan juga pegawai negeri berasal dari ….
A. pengambilan kekayaan negara
B. pengumpulan potongan gaji dari anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan juga pegawai negeri itu sendiri
C. pinjaman jangka panjang dari IMF (International Monetary Fund)
D. pinjaman jangka panjang dari Bank Pembangunan Asia
E. pajak ditambah swadaya warga negara Indonesia
Pembahasan
9. Indonesia pernah mendapat bantuan pinjaman lunak dari IGGI (Inter- Governmental Gorup on Indonesia) namun kemudian Indonesia melakukan penolakan sehingga IGGI pun akhirnya dibubarkan. Alasan pembubaran IGGI adalah ….
A. Belanda menghubungkan bantuan luar negeri dengan masalah sosial budaya di Indonesia
B. Indonesia tidak mampu melunasi pembayaran hutang sesuai jadwal yang telah ditetapkan
C. Belanda menghubungkan bantuan luar negeri dengan masalah politik di Indonesia
D. Indonesia senantiasa menambah jumlah hutangnya sehingga diperkirakan tidak akan mampu membayar hutang-hutangnya
E. banyaknya bencana alam yang terjadi di Indonesia yang membuat IGGI menilai Indonesia akan merasa sangat kesulitan untuk melunasi hutang-hutangnya
Pembahasan
10. Fungsi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam pembangunan ekonomi di Indonesia adalah ….
A. menurunkan jumlah pengangguran yang senantiasa bertambah dari tahun ke tahun
B. mengelola cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak
C. mendapatkan nilai tambah dari produksi yang dihasilkan
D. mengurangi ketergantungan dari luar negeri
E. memperluas sektor lapangan kerja
Pembahasan
11. Ekonomi Indonesia mempunyai ciri-ciri positif, di antaranya adalah ….
A. cabang produksi yang memenuhi hajat hidup orang banyak dikuasai negara untuk kemakmuran bersama
B. senantiasa mengutamakan produk dalam negeri
C. menghasilkan produk yang berstandar internasional
D. berusaha mencari dan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya demi kemakmuran hidup yang dituju
E. setiap warga negara harus bekerja keras agar kemakmuran bersama dapat segera terwujud
Pembahasan
12. Pemerintah Indonesia berkewajiban untuk membiayai pendidikan dasar yang ditempuh setiap warga negara. Kebijakan pemerintah tersebut sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada pasal ….
A. 31 ayat 1
B. 31 ayat 2
C. 31 ayat 3
D. 31 ayat 4
E. 31 ayat 5
Pembahasan
13. Beberapa cara dilakukan untuk membina persatuan dan kesatuan seperti berikut, kecuali ….
A. transmigrasi
B. berbahasa Indonesia dalam pergaulan
C. pengadaan Pekan Olahraga Nasional (PON)
D. pengiriman misi kesenian daerah
E. urbanisasi
Pembahasan
14. Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 28 September 1950. Pada tanggal 7 Januari 1965 Indonesia keluar dari keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan kembali menjadi anggota pada tanggal ….
A. 1 Januari 1966
B. 7 Januari 1966
C. 17 Agustus 1966
D. 29 September 1966
E. 31 Desember 1966
Pembahasan
15. Selain menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia juga menjadi anggota berbagai organisasi internasional, seperti berikut, kecuali ….
A. ACD (Asian Cooperation Dialogue)
B. APEC (Asia Pacific Economic Cooperation)
C. OIC (Organization of Islamic Conference)
D. NAM (Non-Aligned Movement)
E. G8 (Group of Eight)
Pembahasan
16. Prioritas pembangunan di Indonesia dititikberatkan pada sektor pertanian, sebab .…
A. pangan yang dihasilkan sektor pertanian merupakan kebutuhan utama manusia, termasuk bagi penduduk Indonesia
B. Sebagian besar penduduk Indonesia hidup di sektor pertanian
C. melanjutkan tradisi bagi Indonesia yang telah dikenal sebagai negara agraris
D. tidak dibutuhkan modal atau biaya yang besar untuk menggalakkan sektor pertanian
E. pembiayaan sektor pertanian dapat diusahakan oleh para petani sendiri
Pembahasan
17. Urutan tingkatan koperasi dari atas ke bawah, adalah ….
A. koperasi pusat–koperasi induk– koperasi gabungan–koperasi primer
B. koperasi gabungan–koperasi pusat– koperasi induk–koperasi primer
C. koperasi induk–koperasi gabungan– koperasi pusat–koperasi primer
D. koperasi primer–koperasi pusat– koperasi gabungan–koperasi induk
E. koperasi induk–koperasi pusat– koperasi gabungan–koperasi primer
Pembahasan
18. Setelah Indonesia memasuki era reformasi, beberapa daerah yang semula menjadi bagian dari provinsi berkembang menjadi provinsi baru. Beberapa provinsi baru di Indonesia beserta provinsi asalnya adalah sebagai berikut, kecuali ….
A. Provinsi Banten, semula merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jawa Barat
B. Provinsi Bangka-Belitung, semula merupakan bagian dari wilayah Provinsi Bengkulu
C. Provinsi Kepulauan Riau, semula merupakan bagian dari wilayah Provinsi Riau
D. Provinsi Gorontalo, semul a merupakan bagian dari wilayah Provinsi Sulawesi Utara
E. Provinsi Sulawesi Barat, semula merupakan bagian dari wilayah Provinsi Sulawesi Selatan
Pembahasan
19. Mencintai produk dalam negeri berarti ….
A. percaya pada produk dalam negeri
B. benci pada produk luar negeri
C. terpaksa menggunakan produk dalam negeri
D. sama sekali tidak memilih produk luar negeri
E. membantu produk dalam negeri
Pembahasan
20. Sikap yang seharusnya dilakukan terhadap masuknya produk-produk industri dari manca negara yang menjadi ancaman serius terhadap produksi dalam negeri adalah ….
A. menolak masuknya produk-produk industri dari manca negara
B. menjual produk-produk dalam negeri dengan harga semurah-murahnya
C. menggelorakan semangat mencintai produk dalam negeri
D. membayar gaji pekerja dalam negeri yang lebih murah untuk menekan harga jual produk dalam negeri
E. meningkatkan kemampuan diri agar tidak kalah dengan bangsa-bangsa lain
Pembahasan
21. Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen selengkapnya menjadi ….
A. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan
B. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat
C. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya
D. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak
E. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara
Pembahasan
22. Usaha peningkatan mutu sumber daya manusia Indonesia dapat dilakukan oleh pemerintah melalui ….
A. pendirian sekolah-sekolah baru
B. peningkatan keterampilan
C. perluasan kesempatan kerja
D. pemberian bea siswa
E. pelaksanaan program wajib belajar
Pembahasan
23. Sikap yang seharusnya dilakukan negara terhadap bahasa daerah adalah ….
A. menyebarluaskan bahasa daerah ke daerah-daerah lain
B. menghapus bahasa daerah agar tercipta satu bahasa kesatuan di Indonesia yaitu bahasa Indonesia
C. mendirikan balai bahasa daerah di setiap daerah
D. menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional
E. mewajibkan warga masyarakat di daerah untuk menggunakan bahasa daerah
Pembahasan
24. Meningkatnya keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang merupakan tujuan dari ….
A. Pendidikan Nasional
B. Pertahanan dan Keamanan Nasional
C. Wawasan Kebangsaan
D. Pembangunan Nasional
E. Kebudayaan Nasional
Pembahasan
25. Hak-hak yang termasuk dalam hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 ayat (1) adalah sebagai berikut, kecuali ….
A. hak untuk tidak disiksa
B. hak untuk dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut
C. hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum
D. hak untuk tidak diperbudak
E. hak beragama
Pembahasan
26. Pemerintah perlu mengembangkan sektor pertanian dan pariwisata untuk mengantisipasi kondisi krisis ekonomi global, karena ….
A. sektor pertanian dan pariwisata sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia
B. sektor pertanian dan pariwisata mudah dilakukan dibandingkan sektor-sektor lainnya
C. sektor pertanian dan pariwisata mempunyai kemandirian dan ketahanan yang kuat
D. sektor pertanian dan pariwisata tidak membutuhkan biaya yang besar untuk mewujudkannya
E. sektor pertanian dan pariwisata di Indonesia telah dikenal baik di dunia internasional
Pembahasan
27. Semboyan pendidikan nasional, Tutwuri handayani, berarti ….
A. di depan memberikan contoh keteladanan yang baik
B. di belakang memberikan semangat untuk terus berkarya
C. di belakang menyusun kekuatan untuk dapat memberikan dorongan untuk terus maju
D. di belakang mampu memberikan pengawasan serta dorongan untuk terus maju
E. di depan memberikan tarikan dan semangat untuk terus maju
Pembahasan
28. Pembangunan nasional di negara kita dapat terus berlangsung dengan baik, jika .…
A. terjaminnya stabilitas nasional
B. terjaminnya jumlah sumber daya alam
C. terjaminnya jumlah pinjaman dari luar negeri
D. terjaminnya jumlah tenaga kerja dan sumber daya alam
E. terjaminnya hubungan baik antara Indonesia dengan negara-negara lainnya
Pembahasan
29. Pada tanggal 19 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) memutuskan pembagian wilayah Republik Indonesia menjadi berapa provinsi?
A. 8 provinsi
B. 10 provinsi
C. 12 provinsi
D. 15 provinsi
E. 17 provinsi
Pembahasan
30. Setelah disahkannya Undang Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat 2 provinsi di Indonesia yang berganti nama. Salah satu dari provinsi yang berganti nama tersebut adalah ….
A. Provinsi Kepulauan Riau, semula bernama Provinsi Riau
B. Provinsi Jawa Barat, semula bernama Provinsi Banten
C. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, semula bernama Yogyakarta
D. Provinsi Irian Jaya, semula bernama Provinsi Papua
E. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, semula bernama Daerah Istimewa Aceh
Pembahasan
Demikian Contoh Soal CPNS TWK – Kebijakan Pemerintah.
Jangan lupa Klik Like dan Share artikel infoasn ini, agar bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih