Contoh Soal CPNS TWK - UUD 1945 – SOAL CPNS INFOASN.ID

infoasn.id – Contoh Soal CPNS TWK – UUD 1945 dan Pembahasannya

Soal CPNS TWK (Tes Wawasan Kebangsaan) – dengan topik UUD 1945 merupakan bagian dari Tes Kompetensi Dasar yang akan diujikan bagi para peserta seleksi CPNS untuk menilai peserta CPNS dalam penguasaan pengetahuan dan kemampuan dalam mengimplementasikan nilai-nilai 4 (empat) Pilar Kebangsaan Indonesia yang meliputi:

– Pancasila
– Undang Undang Dasar 1945
– Bhineka Tunggal Ika
– Negara Kesatuan Republik Indonesia
– Sistem tata negara Indonesia
– Pemerintah pusat dan pemerintah daerah
– Sejarah perjuangan bangsa,
– Peranan Bangsa Indonesia
– Kemampuan berbahasa indonesia.

Berikut Contoh Soal CPNS TWK – UUD 1945 dan Pembahasannya

1. Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami empat kali amandemen. Amandemen keempat dilakukan pada tanggal ….
A. 10 November 2001
B. 10 Agustus 2002
C. 18 Agustus 2000
D. 19 Oktober 1999
E. 10 November 2002
Pembahasan

1. Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami empat kali amandemen: a. Perubahan pertama disahkan pada tanggal 19 Oktober 1999 b. Perubahan kedua disahkan pada tanggal 18 Agustus 2000 c. Perubahan ketiga disahkan pada tanggal 10 November 2001 d. Perubahan keempat disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002 Jawaban: B

2. Usul perubahan pasal-pasal Undang- Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh ….
A. sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat
B. sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat
C. sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat
D. sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat
E. sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat
Pembahasan

2. Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi “Usul perubahan pasalpasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Jawaban: E

3. Bunyi alinea ketiga Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 secara lengkap adalah “Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini ….
A. kebebasannya
B. kedaulatannya
C. kemerdekaannya
D. kebangsaannya
E. kenegaraannya
Pembahasan

3. Jawaban: C

4. Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat ditegaskan dalam pasal ….
A. Pasal 28A
B. Pasal 28B
C. Pasal 28C
D. Pasal 28E ayat (1)
E. Pasal 28E ayat (3)
Pembahasan

4. Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Jawaban: E

5. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 13, Presiden memiliki hak sebagai berikut ….
A. mengangkat duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
B. memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung
C. memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat
D. menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain
E. memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara
Pembahasan

5. Menurut Pasal 13 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan: Ayat (1) berbunyi “Presiden mengangkat duta dan konsul”. Ayat (2) berbunyi; “Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat”. Jawaban: A

6. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7A, Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul ….
A. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
B. Mahkamah Agung (MA)
C. Mahkamah Konstitusi (MK)
D. Dewan Pertimbangan Agung (DPA)
E. Mayoritas suara anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
Pembahasan

6. Jawaban: A

7. Berdasarkan soal tersebut di atas, usulan untuk memberhentikan Presiden dan/ atau Wakil Presiden diajukan setelah terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada ….
A. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
B. Mahkamah Agung (MA)
C. Mahkamah Konstitusi (MK)
D. Dewan Pertimbangan Agung (DPA)
E. Mayoritas suara anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
Pembahasan

7. Jawaban: C

8. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18A ayat (1), Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan memperhatikan .…
A. keistimewaan daerah
B. kepentingan daerah
C. kepentingan nasional
D. kekhususan dan keragaman daerah
E. kepentingan daerah dan nasional
Pembahasan

8. Jawaban: D

9. Mahkamah Konstitusi dibentuk selambatlambatnya pada tanggal 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh .…
A. Mahkamah Agung
B. Komisi Yudisial
C. Kehakiman
D. Mejelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
E. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Pembahasan

9. Pasal III Aturan Peralihan Undang- Undang Dasar 1945 berbunyi “Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”. Jawaban: A

10. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 20, pemegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang adalah .…
A. Presiden
B. Mejelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
C. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
D. Mahkamah Agung (MA)
E. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Pembahasan

10. Jawaban: E

11. Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam jangka waktu beberapa hari Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden?
A. 20 hari
B. 30 hari
C. 60 hari
D. 70 hari
E. 90 hari
Pembahasan

11. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi “Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambatlambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden”. Jawaban: C

12. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat (3), apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, maka, langkah yang dilakukan pemerintah adalah ….
A. mengajukan kembali rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara setelah melakukan perbaikan pada hal-hal yang dianggap perlu
B. tetap menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai rencana yang diajukan meski tidak disetujui Dewan Perwakilan Rakyat
C. menunggu keputusan Dewan Perwakilan Rakyat selama 30 hari dan menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai rencana yang diajukan meski tetap tidak disetujui Dewan Perwakilan Rakyat
D. menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu
E. merancang anggaran pendapatan dan belanja negara yang baru untuk kemudian kembali diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Pembahasan

12. Jawaban: D

13. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 2 ayat (1), Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas .…
A. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
B. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
C. Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
D. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
E. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Utusan Daerah.
Pembahasan

13. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi “Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang”. Jawaban: B

14. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Penjelasan tersebut terdapat dalam pasal .…
A. Pasal 10
B. Pasal 11 (1)
C. Pasal 11 (2)
D. Pasal 12
E. Pasal 13
Pembahasan

14. Jawaban: B

15. Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen selengkapnya menjadi ….
A. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
B. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
C. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
D. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
E. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
Pembahasan

15. Jawaban: A

16. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24A ayat (3), calon Hakim Agung diusulkan …. kepada ….
A. Mahkamah Konstitusi kepada Dewan Perwakilan Daerah
B. Kehakiman kepada Dewan Perwakilan Daerah
C. Presiden kepada Dewan Perwakilan Daerah
D. Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mejelis Permusyawaratan Rakyat
E. Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Pembahasan

16. Pasal 24A ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi “Calon hakim agung 42 diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden”. Jawaban: E

17. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 26, yang menjadi warga negara ialah ….
A. orang-orang bangsa Indonesia asli
B. orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia
C. orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara
D. orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang telah bertempat tinggal di Indonesia untuk sekurang-kurangnya 10 tahun
E. orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang telah mengajukan permohonan untuk menjadi warga negara
Pembahasan

17. Perihal Warga Negara dan Penduduk, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 26 ayat (1) berbunyi, “Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undangundang sebagai warga negara”. Jawaban: C

18. Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen selengkapnya menjadi ….
A. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum
B. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan
C. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan
D. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja
E. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
Pembahasan

18. Jawaban: D

19. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, dimana kekuatan utama untuk itu menjadi tugas dan tanggung jawab ….
A. Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
B. Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan rakyat
C. Tentara Nasional Indonesia
D. Kepolisian Negara Republik Indonesia
E. segenap rakyat Indonesia
Pembahasan

19. Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi “Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung”. Jawaban: A

20. Sekurang-kurangnya berapa persen (%) dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diprioritaskan negara untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional?
A. 10%
B. 15%
C. 20%
D. 25%
E. 30%
Pembahasan

20. Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”. Jawaban: C

21. Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas ….
A. kebersamaan
B. kekeluargaan
C. kemanfaatan
D. keberhasilan
E. keutamaan
Pembahasan

21. Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Jawaban: B

22. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh ….
A. masyarakat
B. keluarga terdekat
C. yayasan kemanusiaan yang dibentuk negara
D. yayasan kesejahteraan sosial yang dibentuk negara
E. negara
Pembahasan

22. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi “Fakir miskin dan anakanak yang terlantar dipelihara oleh negara”. Jawaban: E

23. Pasal 35 Undang-Undang Dasar 1945 selengkapnya berbunyi ….
A. Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia
B. Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih
C. Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika
D. Semboyan negara adalah Bhinneka Tunggal Ika
E. Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya
Pembahasan

23. Jawaban: B

24. Komisi dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat yang bertugas membahas Garis- Garis Besar Haluan Negara (GBHN) adalah ….
A. Komisi A
B. Komisi B
C. Komisi C
D. Komisi D
E. Komisi E
Pembahasan

24. Jawaban: B

25. Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya …. dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
A. 2/3 ditambah 1
B. 1/3 ditambah 1
C. 40% ditambah 1
D. 50% ditambah 1
E. 60% ditambah 1
Pembahasan

25. Pasal 37 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi “Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Jawaban: D

26. Masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dibatasi sebanyak …. kali.
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5
Pembahasan

26. Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan”. Jawaban: B

27. Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat. Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan …. dengan disaksikan oleh ….
A. pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
B. pimpinan Mahkamah Agung dengan disaksikan oleh pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat
C. pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat
D. pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung
E. pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung
Pembahasan

27. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi “Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung”. Jawaban: E

28. Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, sebagai pengganti undangundang, Presiden berhak menetapkan ….
A. Keputusan Presiden
B. Ketetapan Pemerintah
C. Dekrit Presiden
D. Peraturan Pemerintah
E. Undang-Undang sementara
Pembahasan

28. Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”. Jawaban: D

29. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih …
A. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
B. Presiden dan Wakil Presiden
C. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
D. Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
E. Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pembahasan

29. Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. Jawaban: C

30. Badan apakah yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara?
A. Badan Pemeriksa Keuangan
B. Kementrian Keuangan
C. Bea dan Cukai
D. Pajak
E. Komisi Yudisial
Pembahasan

30. Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi “Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri”. Jawaban: A

Demikian Contoh Soal CPNS TWK – UUD 1945.

Jangan lupa Klik Like dan Share artikel infoasn ini, agar bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih

Berikut Contoh Soal CPNS TWK – UUD 1945 dan Pembahasannya

Author: admin

Related Posts